Piagam Khatulistiwa


Beberapa waktu lalu Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi seluruh Indonesia mengadakan Rapat Kerja Nasional dengan tema “Rapat Kerja Nasional LPSE Provinsi : Untuk Penguatan SDM, Inovasi, Keamanan Informasi LPSE Nasional.” Di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam Rakernas ini 34 LPSE Provinsi merumuskan beberapa point kesepakan penting yang diberi nama “Piagam Khatulistiwa.” Setelah dirumuskan “Piagam Khatulistiwa” ini  pun ditandatangani oleh seluruh LPSE Provinsi, dan Dibacakan oleh Burhan, S.IP selaku Kepala LPSE Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis, 02 Juni 2016 lalu di Tugu Khatulistiwa, Pontianak, Kalimantan Barat, yang disaksikan oleh seluruh LPSE Provinsi dan Perwakilan LKPP.

dsc_0998

Berikut adalah hasil kesepakatan antara Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi seluruh Indonesia dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ;

  1. Menjadikan LPSE sebagai Lembaga yang profesional dalam mendukung transparansi penyelenggaraan sistem pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
  2. Mempercepat pembentukan kelembagaan LPSE permanen di tingkat Provinsi yang masih Adhoc sesuai Deklarasi Sabang;
  3. Memperkuat SDM LPSE yang professional melalui sisitem sertifikasi keahlian bagi pengelola LPSE yang disertai dengan insentif yang jelas;
  4. Mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan diskresi kepada LKPP terkait implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi pada LPSE;
  5. Memaksimalkan penerapan Standar LPSE di Seluruh LPSE;
  6. Meningkatkan kapasitas pengelola LPSE terkait aspek Manajemen dan Teknis Keamanan Informasi;
  7. Meningkatkan kerjasama dari pihak terkait implementasi Keamanan Informasi;
  8. Mendorong penyusunan strategi untuk mengoptimalkan komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan e-Government secara nyata;
  9. Menginisiasi adopsi aplikasi e-Government end – to – end ; dan
  10. Menyediakan fitur aplikasi dan data/informasi yang diperlukan untuk implementasi e-Government yang terintegrasi serta mendorong inovasi aplikasi pendukung layanan yang sudah diterapkan oleh satu LPSE untuk dapat dipergunakan oleh LPSE lain.

 

Sumber : eProc LKPP

Leave a comment

Filed under Berita, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s