Tag Archives: lkpp

Pelatihan Penggunaan Aplikasi ePurchasing

Salam,

Selama 6 hari LPSE Pemprov Kalbar mengadakan Pelatihan Penggunaan Aplikasi ePurchasing bagi Pejabat Pengadaan, Panitia/ULP dan PPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pelatihan ini LPSE Pemprov Kalbar mengundang semua Dinas/Badan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan sejak tanggal 15 September 2014.

Pelatihan ini terbagi menjadi 6 kelas dimana setiap kelas hanya terdiri dari maksimal 20 peserta sesuai dengan kapasitas maksimal ruang pelatihan LPSE Pemprov. Kalbar. Pemateri untuk pelatihan ini dilakukan oleh Tim Trainer dari LPSE Pemprov. Kalbar.

Materi pelatihannya sendiri terdiri dari 2 session yaitu simulasi pengadaan kendaraan bermotor dan pengadaan obat-obatan. Karena secara prinsip, ePurchasing untuk item barang yang lain seperti yang ada di eCatalog tidak berbeda mekanismenya dengan kedua simulasi yang dilakukan dalam pelatihan tersebut.

Berikut adalah materi pelatihan untuk Panitia, PPK dan Penyedia yang disimulasikan:
1. Panduan ePurchasing Pembelian Kendaraan Bermotor
2. Panduan ePurchasing Pembelian Obat-obatan

Wassalam,

Leave a comment

Filed under Berita

eCatalog Obat LKPP

Kabar dari LKPP via akun Facebook di dapat info :

Kepada seluruh jajaran LPSE, mulai tahun 2014, seluruh pembelian obat untuk SJSN/BPJS wajib melalui e-catalogue. Untuk itu, semua bagian pembelian instalasi farmasi RS Pemerintah atau RS Swasta termasuk Apotik perlu mendapat user id untuk log-in ke sistem e-catalogue. LPSE di seluruh tanah air diharapkan dapat memberi user id kpd ybs dan pendampingan penggunaan e-purchasing.

maka untuk pengadaan obat-obatan tahun 2014 dan seterusnya akan menggunakan eCatalog yang aplikasinya ada di SINI

dan untuk panduan menggunakannya bisa di lihat di SINI atau di SINI untuk PANITIA dan di SINI atau di SINI untuk PENYEDIA serta di SINI atau di SINI untuk PPK.

Leave a comment

Filed under Berita, Info

Pelatihan SPSE Bagi Penyedia

LPSE Pemprov. Kalbar akan mengadakan Pelatihan Penggunaan SPSE v3.5 (sistem pengadaan secara elektronik) bagi Penyedia, dimana SPSE v3.5 yang dikembangkan oleh LKPP saat ini telah digunakan di seluruh LPSE. Pelatihan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November 2013.

Berhubung tempat yang tersedia terbatas maka kami menerapkan sistem siapa yang duluan mendaftar akan mendapat tempat (siapa cepat dia dapat) dan pelatihan ini tidak dikenakan biaya alias GRATIS!!!

Untuk info lebih lanjut bisa lihat di web Pemprov Kalbar atau bisa juga mengunduh file pengumumannya di link ini.

Leave a comment

Filed under Berita, Info

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2013

Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 yang salah satu isinya adalah mewajibkan pelaksanaan pengadaan secara elektronik (E-Procurement/E-Proc) untuk Kementerian/Lembaga/Insitusi untuk 75% dari paket pelelangan serta 40% untuk Pemerintah daerah, maka pada tanggal 25 Januari 2013, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres terbaru yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013.

Salah satu isinya adalah mewajibkan pelaksanaan pelelangan secara elektronik (E-Proc) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang pada butir 147 pada lampiran Inpres tersebut.

Butir penting lainnya adalah kewajiban untuk menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebanyak 40% dari total nilai pengadaan.

Dengan dikeluarkannya Inpres ini, maka sosialisasi dan pelatihan untuk E-Proc pada tahun 2013 harus lebih diperbanyak, baik kepada Panitia/ULP maupun kepada penyedia barang/jasa.

Banyak yang bertanya, apakah ada konsekwensi dari ketidakpatuhan mengikuti Inpres?

Karena sifatnya Inpres dan bukan Undang-Undang, maka konsekwensi hukum (Pidana atau Perdata) tentu tidak ada, namun itu membuktikan ketidaktaatan terhadap instruksi Presiden sebagai Kepala Negara. Tentu Presiden yang berhak memberikan hukuman terhadap pelanggaran tersebut.

Download Inpres No. 13 Tahun 2013 disini dan lampirannya disini.

Sumber : Khalid Mustafa

Leave a comment

Filed under Berita, Info

Pelaksanaan PBJ Mendahului Penetapan APBD

Salah satu perubahan penting yang terjadi setelah keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah berbedanya waktu pelaksanaan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk APBN dan APBD.

Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pelaksanaan pengumuman dapat dilakukan setelah APBN dan APBD disetujui tanpa harus menunggu disahkan. Namun pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 hal ini berubah, khususnya untuk APBD yaitu pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat diumumkan setelah APBD ditetapkan. Continue reading

Leave a comment

Filed under Berita, Info

Standar Dokumen Pengadaan Perpres No. 70/2012

Akhirnya, setelah 4 bulan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada hari ini secara resmi LKPP mengumumkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Barang/Jasa Pemerintah.

Ini mengakhiri penantian panjang serta menjawab pertanyaan yang sering diajukan tentang “Kapan Standard Bidding Document (SBD) sesuai Perka 70/2012 dikeluarkan LKPP?” Continue reading

1 Comment

Filed under Berita, Info

Petunjuk Teknis Perpres No. 70/2012

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 benar-benar mencetak rekor dalam hal perubahan aturan. Ditandatangani tanggal 31 Juli 2012, diundangkan tanggal 1 Agustus 2012 dan langsung dinyatakan berlaku, sosialisasi pertama tanggal 9 Agustus 2012, dan hari ini (15 Agustus 2012) muncul petunjuk teknis pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 6 Tahun 2012 setebal 1300-an halaman.

Seperti yang telah disebutkan pada Matriks Perbedaan antara Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, salah satu perbedaan utama adalah dicabutnya lampiran Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Perka LKPP.

Hal ini bertujuan agar apabila dikemudian hari terdapat perubahan ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pengadaan, maka perubahannya tidak perlu sampai mengubah Peraturan Presiden yang tentu saja butuh waktu yang lebih lama, melainkan cukup dengan menerbitkan atau merevisi Perka LKPP.

Download Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012
1. File terpisah per-bagian dalam bentuk PDF (LKPP)
2. File lengkap dalam 1 File dalam bentuk PDF (LKPP) atau Link Alternatif
3. File lengkap dalam 1 File dalam bentuk RAR (alternatif)

Sumber : LKPP dan Khalid Mustafa

Leave a comment

Filed under Berita, Info