Tag Archives: lkpp

eCatalog Obat LKPP

Kabar dari LKPP via akun Facebook di dapat info :

Kepada seluruh jajaran LPSE, mulai tahun 2014, seluruh pembelian obat untuk SJSN/BPJS wajib melalui e-catalogue. Untuk itu, semua bagian pembelian instalasi farmasi RS Pemerintah atau RS Swasta termasuk Apotik perlu mendapat user id untuk log-in ke sistem e-catalogue. LPSE di seluruh tanah air diharapkan dapat memberi user id kpd ybs dan pendampingan penggunaan e-purchasing.

maka untuk pengadaan obat-obatan tahun 2014 dan seterusnya akan menggunakan eCatalog yang aplikasinya ada di SINI

dan untuk panduan menggunakannya bisa di lihat di SINI atau di SINI untuk PANITIA dan di SINI atau di SINI untuk PENYEDIA serta di SINI atau di SINI untuk PPK.

Leave a comment

Filed under Berita, Info

Pelatihan SPSE Bagi Penyedia

LPSE Pemprov. Kalbar akan mengadakan Pelatihan Penggunaan SPSE v3.5 (sistem pengadaan secara elektronik) bagi Penyedia, dimana SPSE v3.5 yang dikembangkan oleh LKPP saat ini telah digunakan di seluruh LPSE. Pelatihan ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan November 2013.

Berhubung tempat yang tersedia terbatas maka kami menerapkan sistem siapa yang duluan mendaftar akan mendapat tempat (siapa cepat dia dapat) dan pelatihan ini tidak dikenakan biaya alias GRATIS!!!

Untuk info lebih lanjut bisa lihat di web Pemprov Kalbar atau bisa juga mengunduh file pengumumannya di link ini.

Leave a comment

Filed under Berita, Info

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2013

Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 yang salah satu isinya adalah mewajibkan pelaksanaan pengadaan secara elektronik (E-Procurement/E-Proc) untuk Kementerian/Lembaga/Insitusi untuk 75% dari paket pelelangan serta 40% untuk Pemerintah daerah, maka pada tanggal 25 Januari 2013, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres terbaru yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013.

Salah satu isinya adalah mewajibkan pelaksanaan pelelangan secara elektronik (E-Proc) untuk 100% pengadaan di lingkup Kementerian dan Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang pada butir 147 pada lampiran Inpres tersebut.

Butir penting lainnya adalah kewajiban untuk menayangkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebanyak 40% dari total nilai pengadaan.

Dengan dikeluarkannya Inpres ini, maka sosialisasi dan pelatihan untuk E-Proc pada tahun 2013 harus lebih diperbanyak, baik kepada Panitia/ULP maupun kepada penyedia barang/jasa.

Banyak yang bertanya, apakah ada konsekwensi dari ketidakpatuhan mengikuti Inpres?

Karena sifatnya Inpres dan bukan Undang-Undang, maka konsekwensi hukum (Pidana atau Perdata) tentu tidak ada, namun itu membuktikan ketidaktaatan terhadap instruksi Presiden sebagai Kepala Negara. Tentu Presiden yang berhak memberikan hukuman terhadap pelanggaran tersebut.

Download Inpres No. 13 Tahun 2013 disini dan lampirannya disini.

Sumber : Khalid Mustafa

Leave a comment

Filed under Berita, Info

Pelaksanaan PBJ Mendahului Penetapan APBD

Salah satu perubahan penting yang terjadi setelah keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah berbedanya waktu pelaksanaan pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk APBN dan APBD.

Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pelaksanaan pengumuman dapat dilakukan setelah APBN dan APBD disetujui tanpa harus menunggu disahkan. Namun pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 hal ini berubah, khususnya untuk APBD yaitu pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat diumumkan setelah APBD ditetapkan. Continue reading

Leave a comment

Filed under Berita, Info

Standar Dokumen Pengadaan Perpres No. 70/2012

Akhirnya, setelah 4 bulan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada hari ini secara resmi LKPP mengumumkan Peraturan Kepala (Perka) LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Barang/Jasa Pemerintah.

Ini mengakhiri penantian panjang serta menjawab pertanyaan yang sering diajukan tentang “Kapan Standard Bidding Document (SBD) sesuai Perka 70/2012 dikeluarkan LKPP?” Continue reading

1 Comment

Filed under Berita, Info